PELUNCURAN BUKU “BIROKRASI DIGITAL” OLEH MENKUMHAM

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly meluncurkan buku yang berjudul ‘Birokrasi Digital’ di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (13/06).

Turut hadir dalam acara peluncuran buku 'Birokrasi Digital', kolega dari kabinet kerja seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Pariwisata, Ketua MK, dan Serta perwakilan lembaga negara lainnya.

“Everything is digital. Dunia sudah memasuki era ‘Digital Civil Society’. Kalau kita tidak mengikuti perubahan ini, kita akan menjadi barang antik, yang tertinggal dan ditinggal,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat memberikan sambutan dalam acara Syukuran Opini Laporan Keuangan Tahun 2015 Kemenkumham RI serta Peluncuran Buku “Birokrasi Digital”. Dalam kesempatan tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2015.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang telah bekerja keras dan bekerja sama melakukan inovasi pelayanan kepada publik, sehingga di pertengahan tahun 2016 ini, kinerja Kemenkumham mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari berbagai instansi.

Adapun penghargaan yang telah diraih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga pertengahan tahun 2016 ini antara lain: Memperoleh Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik TOP 35, TOP 9 (9 terbaik), yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yaitu Pelayanan Publik untuk Notaris Online;  Penghargaan dengan Kriteria Transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbanyak melalui Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Administrasi Hukum Umum (SIMPADU) , dan Instansi yang Membangun Interkoneksi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan, dari Ditjen PNBP Kemenkeu melalui Ditjen AHU, Imigrasi dan KI.

Dengan berbagai penghargaan tersebut, diharapkan semakin memicu dan memacu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk terus berinovasi, dan dapat bekerja lebih keras lagi. “Dengan berbagai penghargaan yang telah dicapai, saya berharap seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tidak berhenti sekarang. Mari terus berinovasi,” Kata Yasona.