Jakarta - Pembukaan Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Kemenkumham Tahun 2016 di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (21/2/2016) ditandai dengan pemberian penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H.Laoly kepada Kantor Wilayah (Kanwil) di Lingkungan Kemenkumhan yang telah berprestasi selama tahun 2015 dan awal Tahun 2016. Yasonna memberikan apresiasi kepada Kanwil yang menerima penghargaan khususnya dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak di awal tahun dan memperoleh penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Yasonna menekankan, dalam semangat kebersamaan, pihaknya berharap untuk membulatkan tekad untuk segera memacu running fast dengan speeding up our activities untuk mencapai target-target yang telah disusun dengan melakukan berbagai inovasi, sehingga dapat menghasilkan high performance.
“Jika tahun 2014 sebagai tahun konsolidasi dan tahun 2015 disebut dengan tahun resolusi dan internalisasi tata nilai kami professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif (PASTI), maka tahun 2016 ini saatnya kita melakukan aktivasi Kami Pasti untuk prestasi yang tinggi,” tegas Yasonna.
Yasonna mengajak peserta raker untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik dengan terus melakukan inovasi, sinergi dan optimalisasi sumber daya yang ada. Dia juga mengingatkan kepada para pejabat di lingkungan Kemenkumham untuk menjadi leader, bukan sebagai bos. “Pemimpin harus memberikan contoh yang baik, selalu meningkatkan kapasitas/kemampuan diri. Terlebih kita akan menghadapi MEA maka bahasa asing harus dikuasi,” tuturnya.
Selain memberikan penghargaan kepada beberapa Kanwil, Yasonna juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah mensukseskan kegiatan penyuluhan Hukum serentak) Tahun 2016. “Penyuluhan adalah langkah awal, kita jangan terlena masih ada catatan permasalahan yang harus segera dituntaskan,” lanjutnya.
Yasonna juga menegaskan agar memperhatikan kondisi lapangan dan selalu mengadakan inspeksi mendadak secara acak di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia. “Bagi para petugas pemasyarakatan yang sudah terbukti menggunakan narkoba untuk sesegera mungkin di pecat,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen Kemenkumham, Bambang Rantam dalam laporannya mengatakan, kegiatan Raker Evaluasi Capaian Kinerja Kemenkumhan Tahun 2016 dilakukan untuk melihat realisasi antara harapan dengan kenyataan, sebagai cermin untuk mengetahui ketidaksempurnaan. Dengan demikian, dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan.
Raker yang bertujuan untuk melakukan upaya optimalisasi pada tahun lalu, serta menetapkan proyeksi pada tahun yang akan datang, raker ini juga diharapkan sebagai upaya dan komitmen jajaran Kemenkumham untuk mensukseskan dan mewujudkan Kemanfaatan Hukum yang berke-PASTI-an yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Mentri Hukum dan Ham sebagai tema kerja dan berkinerja pada tahun 2016.
Sementara itu, Kepala BNN, Budi Waseso yang hadir sebagai narasumber menjelaskan, para pengedar narkoba yang melibatkan oknum lapas dan banyak ditemukannya alat komunikasi dalam lapas atau rutan yang sebenarnya telah dilarang. “Ada oknum-oknum tertentu yang membantu dalam peredaran alat komunikasi di dalam lapas,” ucap Waseso.
Selain Budi Waseso, hadir juga beberapa narasumber lain seperti Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu hadir juga Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna, mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham Harkristuti Harkrisnowo serta perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementrian Keuangan dan Ombudsman.
Penutupan Raker Kemenkumham yang dilakukan, Rabu (24/2/2015) disertai dengan pelantikan dua orang pimpinan tinggi madya yakni Dirjen AHU Freddy Harris dan Kepala BPSDM Mardjoeki, 57 orang pimpinan tinggi pratama dan dua orang Majelis Kehormatan Notaris Pusat oleh Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly. Dalam sambutan pada acara penutupan, Yasonna berharap adanya semangat yang menjadi pemacu untuk memperkuat semangat sinergi.
“Kehadiran pihak diluar Kemenkumham dalam hal ini Kementrian lain dan pemda harus mampu diterjemahkan dalam aktivitas nyata dengan berpedoman pada arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selaras dengan itu, mutasi dan promosi para pimpinan baru harus dianggap sebagai peran strategis untuk mendorong terwujudnya harapan di masa datang, karena dengan adanya pimpinan baru, maka memberikan harapan dan atmosfir baru dan lebih memacu semangat pemimpin yang segar dan kondusif memacu kinerja,” harap Yasonna.
Yasonna juga menekankan, Kemenkumham menjadi satu arak-arakan dari Sabang sampai Merauke. Sorotan terhadap kinerja lapas menjadi kritikan tajam sehingga pembenahan perlu dilakukan segera. 50 persen peredaran narkoba masih terjadi dalam lapas. Seharusnya dengan perkembangan teknologi, mempermudah untuk bisa menutaskan jaringan narkoba.
“Seluruh jajaran Kanwil harus menginstruksikan sidak-sidak secara khusus, masalah kekurangan SDM telah ditangani bersama. Kerjasama dengan BNN dan Polri akan sangat membantu menuntaskannya. Ada SOP yang tidak dilaksanakan, untuk itu buat standar operasional yang baku. Pimpinan harus melihat SOP tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Kita harus mengedepankan prinsip profesionalitas dan transparansi,” tegas Yasonna.
Sementara itu, untuk menurunkan presentase korupsi dan meningkatkan kepuasan masyarakat, Yasonna meminta kepada Kantor Wilayah untuk menjadikan wilayahnya sebagai kawasan bebas korupsi. Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap semua jajaran kepemimpinan. “Kita harus tegas tanpa kompromi kepada siapa saja yang sudah melanggar hukum. Itu diperlukan komitmen yang kuat dan integritas yang kuat,” ucapnya.
Sementara itu, Sekjen Kemenkumham, Bambang Rantam dalam laporannya menyatakan telah berhasil menyusun dokumen yang merupakan output dari kegiatan raker dan dokumen target kinerja Tahun 2016, dokumen kebijakan strategis dalam perencanaan kesepakatan hasil kerja yang menghasilkan kinerja optimal.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri memberikan apresiasi kepada Kemenkumhan yang telah melakukan kerjasama dengan Mendagri. Ada dua persoalan yang perlu mendapatkan perhatian yakni, mobilitas tenaga kerja ke luar negeri dan mobilitas tenaga asing di Indonesia.
“Permasalahan TKI kita mulai dari pemalsuan identitas, perdagangan orang hingga pemalsuan nama perlu mengadakan kerjasama dengan pihak Ketenagakerjaan dengan Imigrasi agar human trafficking bisa teratasi. Indonesia tidak mungkin menutup diri dari dunia internasional, orang asing silahkan saja masuk tapi harus memenuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” tuturnya (Berita: LK/ Foto: Nanda)
Ikuti Kami
