Kemenkumham mengadakan acara Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas laporan kementerian hukum dan ham tahun 2016 di Graha Pengayoman Kemenkumham (18/01). Acara yang dihadiri Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, dan Auditor Utama I BPK, Heru Kreshna Reza beserta Tim serta seluruh jajaran dan seluruh jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Pejabat Pengelola Keuangan Kemekumham.
Dalam Pidatonya Menkumham menjelaskan bahwa Akuntabilitas adalah modal utama dalam pengelolaan keuangan, sehingga kita mampu untuk mencapai Laporan Keuangan yang WTP (wajar tampa pengecualian), kedepan kita menghadapi hambatan yang semakin besar dan permasalahan yang semakin kompleks. Menkumham memberikan apresiasi kepada Tim BPK yang memberi bimbingan terhadap kualitas laporan keuangan Kemenkumham, sehingga Kemenkumham mendapat opini WTP.
Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa kemenkumham tahun 2016 per 14 januari 2017, penyerapan Kementerian Hukum dan HAM mencapai 91,25%, hal ini, menjadi modal kita untuk tahun 2017.
“Saya berharap APIP Kemenkumham juga dapat melakukan audit ke seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham, semua itu dengan harapan agar pemeriksaan atau audit BPK tahun 2016 berjalan dengan baik tanpa ada temuan dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan”.
Yasona juga mengingatkan kembali bahwa salah satu persyaratan pengajuan tujangan kinerja adalah hasil Opini Laporan Keuangan yang dilakukan oleh BPK, oleh karenanya saya selalu memerintahkan untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan setiap ada hasil audit terhadap pemeriksaan.
Pada akhirnya, mari kita sukseskan target-target pemerintah secara optimal, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai akuntabelitas, “ucap Menkumham.
Ikuti Kami
