Bandung - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Pidana menggelar penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang pembinaan PPNS yang bertema Pembentukan Regulasi PPNS Sebagai Upaya Penguatan Korps Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kegiatan ini telah dipersiapan dari 3 tahun yang lalu untuk monitoring dan evaluasi PPNS di Indonesia.
Masih adanya permasalahan PPNS yang perlu diperbaiki, salah satu nya adalah aspek pembinaan PPNS yang secara normatif memang belum ada. "legalisasi dan payung hukum yang dapat melindungi PPNS kita dari berbagai permasalhan yang ada baik dalam SDM, kesejahteraan dan sebagainya" Jelas Salahudin Selaku Direktur Pidana saat membuka konsinyering di Hotel Mercure, Bandung Jawa Barat.(22/11)
"Kemenkumham menginisiasi untuk berupaya mewujudkan pembinaan PPNS yang dilihat dari aspek yuridis baik dari KUHP, UU Inspektorat dan PP 58 belum mengamanatkan secara normatif terkait dengan permasalahan yang dihadapi PPNS". lanjut Salahudin.
Selain itu Mantan Kepala Satpol PP Jawa Barat , Udjwalaprana Sigit menjelaskan "Kegiatan ini merupakan upaya sebagai PPNS menuju penyidik yang profesional, yang namanya penyidik seharusnya sama dari penyidik kepolisian, penyidik KPK dan PPNS ilmunya sama hanya TKP kita yang berbeda" Jelasnya.
Maka dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada anggota PPNS sehingga nantinya akan terbentuk PPNS yang siap untuk menghadapi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks dan kompetitif.
Ikuti Kami
