JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly kembali mengatakan begitu pentingnya transformasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada malam puncak Hari Dharma Karyadika (HDKD) 2019.
Ucapan terima kasih juga disampaikan atas diberikan kepercayaan kembali menjabat sebagai Menkumham dalam Kabinet Indonesia Maju.
“Semoga amanah ini dapat kita laksanakan bersama dengan lebih baik dari apa yang dilakukan sebelumnya” ungkap Yasonna.
Yasonna mengajak kepada seluruh jajarannya tidak berada pada posisi zona nyaman agar untuk dapat lebih bekerja keras, cepat, produktif meskipun sudah banyak melakukan inovasi dan sesuai dengan sistem nilai kinerja PASTI.
"Kalau kita berada pada zona nyaman, tidak ada keinginan untuk bertransform, maka kita tidak akan pernah maju," kata Yasonna di acara malam puncak HDKD di Jakarta, Rabu (30/10/2019).
“Perubahan mindset begitu sangat penting, Untuk menunjang sebuah inovasi – inovasi terobosan yang baru,” Jelas Yasonna.
Orang yang tidak dapat merubah mindset pikirannya maka tidak akan merubah apapun, karena dengan adanya perubahan mindset maka kuncinya adalah transformasi sistem nilai yang lama dari birokrasi yang minta dilayani menjadi birokrasi yang melayani, pangkas birokrasi yang lama menjadi cepat.
Dia juga mengapresiasi pada jajarannya yang meraih berbagai kategori penghargaan di HDKD 2019,yang berhasil membuat terobosan -terobosan yang mempermudah dalam sistem birokrasi.
Yasonna mengajak bahkan menantang seluruh jajarannya untuk mengembangkan inovasi- inovasi, terobosan baru agar bisa bersaing dan bertarung pada pertarungan global.
"Berpikirlah out of the box, terabas birokrasi yang lambat, ciptakan (hal) yang baru untuk mempercepat, karena kita bersaing diantara yang tercepat,” Pungkasnya
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan malam puncak HDKD 2019 selain sebagai malam transformasi tapi juga bentuk apresiasi kepada seluruh insan pengayoman yang telah bertransformasi dari birokrasi konvensional ke digital.
"Berbagai inovasi sudah dilahirkan, baik inovasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maupun inovasi pelayanan publik," kata Bambang.
Dalam acara itu juga di launching 4 (empat) aplikasi pelayanan terbaru yaitu aplikasi SABU (Sistem Aplikasi Badan Usaha), Beneficial Ownership dan Koperasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) serta e-RB (Reformasi Birokrasi) dari Sekertariat Jenderal sebagai bentuk inovasi pelayanan publik.
Sementara itu Cahyo R Muzhar Direktur Jenderal AHU menjelaskan, ketiga aplikasi pelayanan publik tersebut merupakan respon Ditjen AHU dalam meningkatkan kemudahaan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia yang menjadi program prioritas pemerintahan era Presiden Joko Widodo.
“Upaya yang sedang dijalankan Indonesia saat ini guna meningkatkan iklim kemudahan berusaha dan di saat yang bersamaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga menjadi perhatian Indonesia yang tidak kalah penting,” katanya.
Cahyo juga mengungkapkan, aplikasi SABU (Sistem Aplikasi Badan Usaha) merupakan suatu sistem pendaftaran badan usaha yang berbentuk Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Perdata. Sedangkan Aplikasi Koperasi adalah suatu sistem yang dikembangkan guna menyelengarakan pengesahan pendirian koperasi, pengesahan perubahan Koperasi dan pengesahan pembubaran koperasi.
“Salah satu yang tidak kalah penting adalah Aplikasi Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership), sebuah aplikasi yang dibuat agar korporasi dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat yang terdapat pada Korporasinya kepada Ditjen AHU Kemenkumham,” Tutupnya.
Ikuti Kami
