Diterbitkan Tanggal: 22-Dec-2020

oleh Admin Humas

Patut diBanggakan; Ditjen AHU Raih WBK Tahun 2020

Patut diBanggakan; Ditjen AHU Raih WBK Tahun 2020

JAKARTA - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sukses meraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

JAKARTA - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sukses meraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Pemberian apresiasi dan penganugerahan zona integritas untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi ini  dilaksanakan  melalui virtual zoom meeting.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R. Muzhar  didampingi Direktur Perdata Santun Maspari Siregar, Direktur Tata Negara Baroto, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Tudiono, menyaksikan penganugrahan itu secara virtual dikantor Ditjen AHU, Jl.HR.Rasuna Said,Kuningan, Jakarta Selatan, Senin ( 21/12/20).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam arahannya secara virtual mengatakan, sumber daya manusia unggul dan berintegritas dibutuhkan untuk kemajuan birokrasi.

Karena itu, wapres mendorong berbagai pihak terus memperkuat dan memperluas cakupan zona integritas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh SDM yang unggul dan berintegritas" ujar Ma'ruf

Ma'ruf juga mendorong pelayanan publik yang optimal, kapasitas birokrasi yang andal dan akuntabel, serta SDM aparatur yang profesional. Ma'ruf mengatakan, ada empat ukuran dari suatu integritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni kejujuran, kepatuhan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kejujuran lanjut Wapres, harus menjadi pegangan kuat sebagai suatu nilai dasar yang harus dimiliki, diyakini, dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Begitu juga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus ditunjukkan dengan komitmen untuk patuh, didukung sikap moral, dan tanggung jawab.

Soal kemampuan bekerja sama, Ma'ruf meminta agar semua lembaga pemerintah terus meningkatkan  kolaborasi bekerja dan menjaga profesionalisme untuk menghasilkan kinerja terbaik.

"Pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, untuk memberikan layanan yang terbaik, dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Maruf  mengapresiasi Kementerian PAN dan RB dan penyelenggaraan penganugerahan zona integritas.

Dia berharap hal ini menjadi momentum bagi Unit dan Lembaga Kementerian  untuk selalu menjunjung tinggi integritas institusi pemerintah. 

Dia juga mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan atas keberhasilannya dalam membangun Zona Integritas hingga mendapatkan predikat WBK dan WBBM Tahun 2020.

 "Semoga prestasi ini terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi yang lainnya, bagi unit kerja yang belum berhasil memperoleh predikat WBK dan WBBM, saya minta agar terus berbenah diri dan berupaya untuk mengejar ketertinggalan dan membenahi segala kekurangan," pungkas dia.