Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengajak seluruh jajarannya untuk memperhatikan penyusunan target kinerja tahun anggaran 2023.
“Saya minta seluruh jajaran untuk segera meningkatkan realisasi tetapi tetap berpedoman pada kaidah-kaidah pelaksanaan anggaran yang baik proses dan outputnya," kata Yasonna saat membuka Rapat Koordinasi Kemenkumham di Jakarta (23/11/22).
Yasonna ingin semua jajaran Kemenkumham dapat belajar dari berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar tidak terjadi temuan berulang dan segera ditindaklanjuti secara tuntas. Termasuk menegaskan pentingnya intensifikasi koordinasi dan komunikasi. Selain itu jajarannya harus memahami dan mengimplementasikan dengan baik Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai parameter keberhasilan yang harus dicapai.
Lebih jauh Menkumham juga menekankan pada aspek prioritas nasional yang harus diselesaikan secara tuntas karena sangat mempengaruhi pada kepercayaan publik. Begitu pula PNBP yang dihasilkan oleh Kemenkumham digunakan secara cermat, tepat sasaran, dan dioptimalkan untuk hal-hal yang mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat.
“Pencapaian target kinerja harus terukur, menyentuh, dan melayani rakyat sebaik-baiknya, maka diperlukan concern dengan memperhatikan target kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound (SMART) dan kita semakin PASTI dan berAKHLAK,” terangnya.
Kemudian Yasonna mengingatkan bahwa tahun 2023 adalah tahun politik, Kemenkumham juga telah melakukan penandatanganan MoU antara Kemenkumham dan KPU adalah bentuk kongkret dukungan penuh Kemenkumham terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang digawangi oleh KPU.
"Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai salah satu lembaga yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan di bidang Partai Politik, memiliki kewenangan memberikan status badan hukum partai politik secara tidak langsung berperan strategis dalam pelaksanaan pesta demokrasi," tuturnya.
Sementara itu, Yasonna menyampaikan rasa duka citanya yang mendalam bagi seluruh korban bencana alam gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Yasonna mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk membantu meringankan beban para korban bencana alam tersebut.
“Semoga para korban yang wafat diberikan tempat terbaik di sisi-Nya, para korban yang mengalami luka cepat diberikan kesembuhan, serta situasi kembali menjadi normal dan kondusif,” ucapnya.
Dalam rapat itu juga dilakukan penggalangan dana dan terkumpul sejumlah Rp 248.802.000 yang kemudian akan disalurkan untuk para korban bencana gempa di Cianjur.
“Saya juga memerintahkan Kakanwil di daerah untuk juga melakukan hal yang sama. Dari staf-staf kita berapapun itu dengan keikhlasannya dan berlomba-lomba menuju kebaikan," pungkasnya.
(Agp/Nsa)
Ikuti Kami
