FGD Tentang Penyamaan Persepsi Visi dan Misi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM

Jogjakarta – Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menggelar rapat Focus Group Discussion Tentang Penyamaan Persepsi Visi dan Misi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) yang diadakan di Hotel Ambarrukmo, Jogjakarta 28 – 30 Agustus 2013.

Selain dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana , rapat tersebut juga dihadiri oleh seluruh Direktur Jenderal yang didampingi oleh Pejabat Unit Eselon II di lingkungan Kemenkumham antara lain seperti :

1. Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI - >Bambang Rantam Sariwanto,
2. Inspektur Jenderal Kemenkumham RI - >Agus Sukiswo,
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum - >Aidir Amin Daud,
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan - >Wahiduddin Adams,
5. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual - >Ahmad M. Ramli,
6. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia - >Harkristuti Harkrisnowo,
7. PLT. Direktur Jenderal Permasyarakatan - >Endang Sudirman,
8. Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan Hak Asasi Manusia – >Mualimin,
9. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional - >Wicipto Setiadiy,
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia - >Ambeg Paramarta,
11. Kepala Biro Perencanaan – >Sri Puguh Budi Utami,
12. Kepala Biro Kepegawaian – >Sahabuddin Kilkoda,
13. Kepala Biro Keuangan – >Syamsiar Badron,
14. Kepala Biro Umum – >M. Arifin H.A,
15. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri – >Maroloan J. Baringbing,
16. Sekretaris Ditjen AHU – Freddy Harris,
17. Sekretaris Inspektorat Jenderal – >Jusuf Hadi,
18. PLH. Sekretaris Ditjen Peraturan Perundang-undangan – >Sutirah,
19. Sekretaris Ditjen Permasyarakatan – >Susi Susilawati,
20. Sekretaris Ditjen Immigrasi – >Kabul Priyono,
21. Sekretaris Ditjen HAM> - Agus Saryono,
22. Sekretaris Ditjen Hak Kekayaan Intelektual - B>ambang Iriana Djajaatmadja,
23. Sekretaris BPHN – >Sadikin Sabirin,
24. Sekretaris Balitbang HAM – >Maruahal Simanjuntak,
25. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia - >Danan Purnomo,
26. Kepala Kantor Wilayah D.I.Y – >Rusdianto,
27. Kepala Administrasi Kantor Wilayah D.I.Y – >Tarsono,
28. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah D.I.Y - >Rr. Risma Indriyani Sinulingga
29. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah D.I.Y - >Sukma Murni,
30. Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah D.I.Y - >Endang Sudirman,
31. Direktur Nyidakin Direktorat Jenderal Imigrasi - >Ida Bagus Adnyana,
32. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan – >Tholib.

Dalam arahannya Wamenkumham menyampaikan tentang Doing Business (Kegiatan Usaha) dalam Komparator Ekonomi Kemudahan Berusaha, menurut Finance Corporation Work Bank pada tahun 2012 Indonesia berada pada peringkat 129 untuk region Asia Pasifik dan Asia Timur.

Tentu ini bukanlah hal yang sangat mudah mengingat target yang harus kita capai pada tahun 2013 ini adalah untuk menduduki peringkat ke-75, walaupun saat ini posisi kita lebih baik jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Kamboja dan Filipina ungkap Denny Indrayana.

Wamenkumham juga menambahkan untuk mencapai target tersebut bukanlah hal yang mustahil mengingat pelayanan publik yang ada dilingkungan Kemenkumham sudah banyak mengalami penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan.

Dalam agenda rapat ini masing-masing Direktur Jenderal (Dirjen) menyampaikan masing-masing persepsinya antara lain :

• Pelayanan Publik oleh Sekretaris Jenderal,
• Audit Kinerja dan Peranan Itjen dalam Pelayanan Publik,
• Penyamaan Visi dan Misi Pelayanan Publik oleh Dirjen AHU dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan,
• Pembangunan Sistem Otomasi berbasis Industrial Property Automation System (IPAS) oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual,
• Kajian Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia oleh Dirjen HAM,
• Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik Pemasyarakatan oleh PLT. Dirjen Pemasyarakatan,
• Penguatan Kajian Hukum Bidang Pengembangan dan Penelitian HAM oleh Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan HAM,
• Pelayanan Publik oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,
• Asessment Center oleh Kepala Badan Sumber Daya Manusia,
• Penyempurnaan Visi dan Misi Pelayanan Publik oleh Direktur Nyidakin Ditjen Imigrasi,
• Program Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Pelayanan pada Biro Kepegawaian.

Diharapkan dengan digelarnya acara ini tidak saja hanya meningkatan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi bagian penting bagi jajaran Kemenkumham RI tetapi juga dapat menjawab tuntutan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang memuaskan dan tentunya terbebas dari unsur-unsur KKN. (HumasAHU)